Bela NU dan Muhammadiyah Soal Muslim Uighur, PKB: Tudingan Media Barat Menyesatkan!

PKB

Pecihitam.org – Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mendapat tudingan dari media Barat jika dua ormas terbesar di Indonesia ini telah dirayu China untuk diam terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) komunitas Muslim Uighur.

Tudingan tersebut menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB menilai tudingan itu tidak berdasar dan menyesatkan.

 “Kami menilai pernyataan media Barat terkait tudingan jika ormas, akademisi, hingga media massa bisa “dibeli” Cina agar diam terkait masalah muslim Uighur tendensius dan tidak berdasar,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Sjamsurijal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Republika, Selasa, 17 Desember 2019.

Baca Juga:  Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI: Guru Harus Jadi Benteng Kokoh Buat Generasi Muda

Cucun menjelaskan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah membantah dengan tegas atas tudingan tersebut.

Dalam pernyataannya, kata dia, PBNU menyatakan tidak bisa didikte siapapun terkait kasus dugaan pelanggaran HAM di Uighur. 

Selain itu, PBNU juga telah membantah jika ada aliran uang dari Cina terkait dengan persoalan tersebut.

“Sikap tegas PBNU tersebut menunjukkan jika apa yang dinarasikan media Barat tidak benar dan penuh tendensi,” ujar Cucun.

Menurutnya, narasi media Barat tersebut tidak terlepas dari kepentingan Amerika Serikat yang saat ini terlibat perang dagang dengan Cina.

Bahkan, lanjutnya, saat ini House of Representatif United States atau DPR Amerika Serikat telah meloloskan UU Kebijakan HAM terkait Etnis Uighur (Uyghur Human Rights Policy Act of 2019) oleh Kongres Amerika pada 3 Desember 2019.

Baca Juga:  Terpapar Radikalisme, Polwan Ini Dipecat dari Institusi Polri

“Salah satu poin RUU tersebut adalah pemberlakuan sanksi kepada pejabat senior Cina terkait dugaan pelanggaran HAM kaum Muslim Uighur,” ujarnya.

 “Kita tidak bisa melihat kasus ini secara parsial. Bahwa ada kepentingan Barat terkait isu Uighur itu jelas. Maka kita harus mengkaji secara komprehensif kasus Uighur sehingga bisa mengambil posisi yang tepat,” sambungnya.