Cegah Ujaran Kebencian, Wapres Ma’ruf Amin Minta Polisi dan Pemda Awasi Narasi Dakwah di Masjid

Ma'ruf Amin

Pecihitam.org – Polisi dan Pemerintah Daerah diminta untuk memperingatkan masjid-masjid yang dalam acara dakwahnya mengandung narasi kebencian. Hal itu ditegaskan Wakil Presiden (Wapres) Kiai Ma’ruf Amin saat membuka Festival Tajug 2019 di Cirebon, Jawa Barat.

“Masjid yang dijadikan tempat menebar kebencian harus diingatkan dan diperingatkan supaya tidak dibiarkan masjidnya untuk menyebar kebencian. Itu harus aktif dari kepolisian maupun pemda untuk melakukan pencegahan,” kata Ma’ruf, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu, 27 November 2019.

Festival Tajug 2019 merupakan acara tahunan yang digelar oleh Keraton Kasepuhan dan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU). Festival ini diisi sejumlah lomba dan pameran produk yang digelar hingga 24 November mendatang.

Baca Juga:  Tiga Jamaah Masjid di Tamansari Jakarta Barat Positif Covid-19

Selain memerintahkan aparat kepolisian untuk mengawasi masjid, Kiai Ma’ruf juga mengatakan perlu pendataan yang jelas masjid mana saja yang berpotensi terpapar.

“Nanti kita minta dewan masjid untuk mencari, untuk memetakan. Kita recheck lagi mana masjid yang perlu pembinaan supaya tidak menebar narasi-narasi kebencian, permusuhan, tapi sebaliknya membangun narasi kerukunan,” ucap Ma’ruf.

Ia mengingatkan bahwa masjid harus diisi dengan narasi kerukunan dan kasih sayang. Ajaran ini, kata Ma’ruf, sesuai dengan ajaran Sunan Gunung Jati, salah satu Walisongo penyebar agama Islam yang berasal dari Cirebon.

Menurutnya, ajaran Sunan Gunung Jati tak jauh dari menjaga tajug atau masjid dengan pengajaran, pengajian, dan khotbah yang baik seperti dilakukan para ulama terdahulu.

Baca Juga:  Ancaman Nabi bagi Pendakwah yang Penuh Ceramah Kebencian

“Jangan sampai ada distorsi penggunaan masjid dari fungsinya yang benar. Ini yang harus kita jaga, agar jangan sampaikan sumpah serapah, kebencian, permusuhan, caci maki,” ujarnya.

Selain menjaga masjid, lanjut Ma’ruf, Sunan Gunung Jati juga berpesan untuk menjaga fakir miskin.

“Negara turut bertanggung jawab atas jaminan hidup para fakir miskin. Terlebih hal ini telah diatur dalam UU untuk menjaga fakir miskin dan anak telantar,” ujar Kiai Ma’ruf.

Ma’ruf menuturkan angka kemiskinan di Indonesia masih mencapai 9 persen. Ia berharap angka ini dapat dikurangi hingga 0 persen agar tak ada lagi fakir miskin di Indonesia.

“Negara punya kewajiban, orang kaya punya kewajiban, dan kalau tidak diatasi semua ikut berdosa. Saya kira ini tanggung jawab besar bangsa negara. Jadi ini tanggung jawab saya, tanggung jawab Pak Jokowi, karena itu kita tekan angka kemiskinan yang masih 9 persen supaya menjadi 0 persen,” paparnya.

Baca Juga:  Revisi Buku Pelajaran Agama, Menag Tak Hapus Materi Khilafah
Muhammad Fahri