Pecihitam.org – Pemerintah Indonesia tak akan mencampuri penyelesaian masalah Uigur. Hal itu ditegaskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019.
Menurut Moeldoko, masalah Uighur merupakan urusan dalam negeri Tiongkok sehingga Pemerintah Indonesia tidak turut serta atau mengintervensi.
“Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya, jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara Tiongkok mengatur dalam negeri,” kata Moeldoko, dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 24 Desember 2019.
Sikap pemerintah Indonesia tersebut, kata Moeldoko, merupakan bagian dari menghormati kedaulatan bangsa-bangsa di dunia, dalam hal ini Tiongkok.
“Setiap negara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tantangan dalam negeri masing-masing,” ujar Moeldoko.
“Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara,” sambungnya.
Menurutnya, prinsip itulah yang menjadi pegangan kebijakan luar neger Indonesia yang dianut juga bangsa-bangsa di dunia.
“tu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional,” ujarnya.
Sementara itu Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menegaskan Fraksi PKS menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Tiongkok namun ingin memastikan penghormatan dan penegakan HAM semua warga negara, termasuk warga Uighur di Xinjiang.
“Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dasar,” ungkap Sukamta.
“Kami percaya bangsa Tiongkok menjunjung tinggi ajaran falsafah, kearifan dan kebijaksanaan Konfusian. Salah satu ajaran Konfusian adalah sikap saling hormat terhadap sesama. Seharusnya ajaran ini tergambar dalam sikap mereka terhadap warga Uighur,” pungkasnya.
