PBNU Tanggapi Permintaan Maaf Jokowi Ihwal Susunan Kabinet Menteri

Ketua PBNU

Pecihitam.org – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf kepada sejumlah pihak yang tidak terakomodasi dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi menyampaikan, hanya ada 34 kementerian sehingga tidak mungkin membuat semua pihak senang.

“Artinya, pasti yang kecewa lebih banyak dari yang senang dan mungkin juga sebagian dari yang hadir ada yang kecewa. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengakomodasi semuanya,” kata Jokowi, dikutip dari Tribunnews, Selasa, 29 Oktober 2019.

Permintaan maaf presiden tersebut ditanggapi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua PBNU, Aizzudin Abdurrahman menyampaikan kekecewaannya dan kekecewaan para Kiai dan Masyayikh NU di berbagai daerah terkait pemilihan menteri agama dari kalangan militer.

“Kekecewaan para Masyayikh dan Kiai NU sangat beralasan. Kementerian Agama dijabat oleh militer tidak lazim saat ini, karena terkesan setengah-setengah,” kata Aizzudin.

Baca Juga:  Ketum PBNU: Semua Universitas di Indonesia Sudah Terpapar Radikalisme

Menurut Cucu Pendiri NU KH Hasyim Asy’ari ini, ada tanggung jawab keumatan yang diemban Kyai dan Masyayikh yang tidak ringan.

“Apalagi menilik sejarah perjuangan dan peran NU hingga saat ini sebagai ormas keagamaan yang konsisten melawan radikalisme, termasuk komitmen kebangsaan, NKRI dan Pancasila,” ujarnya.

“Menghormati hak prerogratif Presiden satu hal, tapi jika yang dimaksudkan sebagai upaya rekonsiliasi ataupun akomodasi pasca pilpres seharusnya diretas dengan lebih bijak,” sambung Gus Aiz, sapaan akrab Aizzudin.

Selain itu, ekonomi keumatan yang digagas oleh Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin juga dapat dipastikan akan mengalami tantangan yang tidak mudah. Jika perannya dikebiri oleh kepentingan kelompok tertentu dan partai-partai.

Baca Juga:  Betulkah Saudi Tidak Akan Lagi Mengekspor Wahabi?

“Dapat dipastikan sikap NU ke depan akan lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tidak bisa sekedar amar makruf tapi juga menekankan nahi mungkar,” tegas Gus Aiz.

“Jangan su’udzon terhadap NU, tidak sederhana sekedar masalah jabatan, tapi tanggung jawab pemahaman dan pengambilan keputusan terkait keagamaan yang berdampak luas secara sosial kemasyarakatan,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.