Pecihitam.org- Pada masyarakat Arab pra Islam sudah banyak ditemukan tata cara pengaturan dalam aktivitas kehidupan sosial yang dapat dibagi pada beberapa sistem-sistem yang ada di masyarakat, salah satunya adalah sistem politik atau pemerintahan arab pra Islam.
Ada tiga kekuatan politik besar yang perlu dicatat yang memiliki hubungan dengan sistem pemerintahan arab pra islam; yaitu kekaisaran Nasrani Byzantin, kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta Dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan.
Setidaknya ada dua hal yang bisa dianggap turut mempengaruhi kondisi politik jazirah Arab, yaitu interaksi dunia Arab dengan dua adi kuasa saat itu, yaitu kekaisaran Byzantin dan Persia serta persaingan antara Yahudi, beragam sekte dalam agama Nasrani dan para pengikut Zoroaster.
Tradisi kehidupan gurun yang keras serta perang antar suku yang acap kali terjadi ini nantinya banyak berkaitan dalam penyebaran ide-ide Islami dalam Al Qur’an, seperti jihad, sabar, persaudaraan (ukhuwwah), persamaan, dan yang berkaitan dengan semua itu.
Pada masa sebelum Islam yamg diajarkan disebarluaskan ke bangsa Arab oleh Rasulullah SAW, orang Arab sering kali terjali peperangan antar suku di antaranya dikenal dengan perang Fujjar karena terjadi beberapa kali antar suku, yang pertama perang antara suku Kinanah dan Hawazan, kemuadian Quraisy dan Hawazan sera Kinanah dan Hawazan lagi. Dan peperangan ini terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus.
Masyarakat Arab pra Islam memiliki budaya patriarkhi yang kuat bahkan sampai sekarang. Hal itu dikarenakan keadaan alam yang tidak menguntungkan bagi kaum perempuan dalam menjalankan aktifitas sosialnya.
Masyarakat Arab pra Islam juga memiliki sifat-sifat yang baik selain sifat kasar dan keras yaitu mereka bersifat sederhana, ramah tamah, solidaritas, pandai merenung, dermawan dan pemberani, itulah sifat yang apabila sifat-sifat itu terkumpul dalam diri seseorang mereka disebut Muru’ah (kumpulan sifat-sifat mulia yang terdapat dalam diri masyarakat Arab).
Terkait dengan pemerintahan, Jazirah Arab, sebagai contoh kota Mekah sudah mengenal pembagian kekuasaan sejak zaman dahulu. Di antara suku-suku yang telah memegang kekuasaan di Mekah adalah suku-suku Amaliqah, yaitu suku sebelum nabi Ismail dilahirkan.
Kemudian datang pula ke Mekah suku-suku Jurhum dan mereka menetap di Mekah bersama dengan suku Amaliqah. Akan tetapi sukusuku Jurhum dapat mengalahkan suku-suku Amaliqah sehingga mereka harus terusir dari Mekah. Pada masa suku Jurhum menjadi penguasa inilah Ismail datang ke Mekah.
Dan kemudian terjadilah pembagian kekuasaan antara Jurhum dan Ismail, yaitu urusan-urusan politik dan peperangan dipegang oleh orang-orang Jurhum, sedang Ismail mencurahkan tengahnya untuk berkhidmat kepada Baitullah dan urusan-urusan keagamaan.
Suku Quraisy baru berkuasa pada tahun 440 M setelah merebut kekuasaan dari Khuza’ah (sebelum Khuza’ah telah merebut kekuasaan dari Jurhum) yang dipimpin oleh Qushi, kemudian ia mendirikan Darun Nadwah (lembaga permusyawaratan).
Qushai juga telah menggabungkan kependetaan dan kepemimpinan negara dan membedakannya menjadi beberapa fungsi, yang masing-masing diberikan kepada marga Quraisy. Adapun beberapa fungsi tersebut yaitu:
- Hijabah, untuk pemeliharaan ka’bah dan penjaga kesuciannya.
- Siqayah, penyediaan air segar untuk ibadah harian dan ziarah musiman.
- Rifadah, penyediaan makanan bagi para peziarah.
- Qiyadah, untuk mengatur dan memimpin semua peribadatan.
- Liwa’, untuk membawa bendera dan dewa atau lambang lain bila diperintahkan.
Menurut penulis masyarakat Arab pra Islam dapat dikatakan hebat dalam pengaturan pemerintahannya, mereka sudah dapat membagi tugas-tugas mereka sesuai dengan keahlian. Jika kita lihat di Indonesia dewasa ini masih banyak yang mengendalikan pemerintahan, namun sebenarnya bukan keahlian mereka sehingga banyak wilayah Indonesia yang rusak-rusakan.
Maka sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwa apabila kekuasaan dipegang oleh orangorang yang tidak ahli pada bidangnya maka tunggulah kehancurannya. Hal ini patut kita jadikan bahan renungan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menempatkan kekuasaan pada orang-orang yang ahli, bukan hanya sebatas orang yang memiliki banyak materi semata.
