Pecihitam.org – Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia atua NKRI bersyariah menuai penolakan dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin .
Din Syamsuddin dengan tegas menolak istilah tersebut lantaran dinilainya tidak sesuai dengan ideologi Bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Ia mengatakan Pancasila sangat menghormati dan mementingkan agama.
“Jangan beri ruang, kita ini NKRI ber-Pancasila,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 ini di Solo, dikutip dari Antara, Rabu, 14 Agustus 2019.
“Sila pertama ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, ditambah UUD 1945 pasal 29 yaitu menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama masing-masing,” sambungnya.
NKRI, kata Din, sudah menghormati agama yang ada di Indonesia sesuai dengan syariat. Meski demikian, dikatakannya, bukan berarti Indonesia menjadi negara syariat.
“Apalagi di agama tertentu jangan ada salah pemahaman. Termasuk kalau ada warga negara yang mau menjalankan ibadah, seperti contoh perempuan berjilbab mengamalkan Pancasila. Justru yang mengecam itu yang antipancasila. Ini harus didudukkan. Tetap menjunjung NKRI yang berpegang pada pancasila,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Ketua Persatuan Alumni (PA) 212 Haikal Hassan menjelaskan rumusan NKRI syariah yang tertuang dalam Ijtima Ulama IV hanya istilah.
“Pancasila dan UUD 1945 tetap sebagai dasar negara yang sah,” kata Haikal Hasan kala itu.
Kendari demikian, ia mengatakan bukan berarti dengan adanya NKRI bersyariah akan menghilangkan Pancasila dan UUD 1945.
“NKRI saat ini sudah bersyariah, ditunjukkan dari adanya lembaga syariah dan peraturan syariah,” ujarnya.
Sementara itu, pada kunjungannya ke Kampus UNS beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu mengatakan tidak ada istilah NKRI bersyariah.
“NKRI harga mati. Syariah itu sudah ada di sila pertama Pancasila. Sudah hebat Pancasila, jangan ditambahi lagi,” katanya.
