Pecihitam.org – Rencana rezim Israel untuk membangun ribuan unit pemukiman baru di kawasan pendudukan Yerusalem al-Quds timur dikecam Uni Eropa.
Hal itu diungkapkan Ketua kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell pada Jumat, 28 Februari 2020 setelah pengumuman Lerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Diketahui, Netanyahu sebelumnya telah mengumumkan rencananya untuk membangun sekitar 3.500 unit pemukim di kawasan E1 yang terletak antara al-Quds dan pemukiman Ma’ale Adumim.
“Pembangunan permukiman di kawasan itu akan memisahkan kedekatan geografis antara Yerusalem timur dan Tepi Barat. Konstruksi di E1 itu akan memutuskan akases antara Tepi Barat utara dan selatan,” kata Borrell, dikutip dari Liputan Islam, Minggu, 1 Maret 2020.
Proyek kontroversial itu, kata Netanyahu, telah dihentikan sejak 2012 karena diprotes oleh sejumlah negara dunia yang mendukung solusi dua-negara untuk konflik Israel-Palestina.
“Uni Eropa mengulangi seruannya kepada Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman, menangguhkan pembukaan tender, dan menahan diri dari segala tindakan yang bertujuan untuk mendorong rencana pembangunan tersebut,” ujar Borrell.
“Pemukiman itu adalah ilegal menurut hukum internasional,” tegasnya.
Ekspansi permukiman Israel menjadi salah satu hambatan atas keinginan Palestina yang menginginkan Tepi Barat sebagai bagian dari negara Palestina merdeka di masa depan dengan Yerusalem al-Quds timur sebagai ibukotanya.
Proyek Netanyahu ini diyakini sebagai upayanya untuk mengamankan suara dalam pemilihan umum mendatang.
“Kami meminta kedua belah pihak untuk terlibat dalam dialog dan untuk menahan diri dari tindakan sepihak yang merusak kelangsungan solusi dua-negara,” ujar Borrell.
