Pecihitam.org<\/strong> – Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan di masa Orde Baru<\/a><\/strong> pada 26 Juli 1975 M di Jakarta. Sesuai dengan peran dan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat Islam. Misalnya seperti membuat fatwa, mengeluarkan sertifikat halal sebuah makanan, menentukan kebenaran sebuah aliran, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan umat Islam.<\/p>\n\n\n\n

Sejatinya,\nMajelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama\ndan cendekiawan Islam yang bertujuan untuk membina dan membimbing umat Islam.\nSegala sesuatu yang berkaitan dengan keislaman dan problematika umat, merupakan\nwewenang MUI untuk menyelesaikannya. <\/p>\n\n\n\n

Dari\nsegi sejarah, cikal bakal berdirinya MUI ini tidak lepas dari pengaruh dari\nkebijakan Orde Baru. Tercatat, inisiatif pembentukan organisasi MUI bermula\ndari keinginan Suharto yang ingin memberi wadah bagi umat Islam di bawah suatu\nkepemimpinan para ulama yang resmi secara konstitusional.<\/p>\n\n\n\n

Pak\nHarto berharap, ada wadah khusus bagi umat Islam yang dapat menjadi rujukan\nbagi berbagai problematika umat. Hal ini bukan berarti Pak Harto tidak\nmenghargai organisasi keislaman yang ketika itu sudah ada, misalnya seperti\nNahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan masih banyak lagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurut\nPak Harto, berbagai organisasi itu sifatnya sektarian dan tidak bisa menjadi\nrujukan secara umum bagi umat Islam Indonesia. Karena sifatnya sektarian, maka\norganisasi keislaman yang sudah ada kala itu lebih bertitik tolak pada keanggotaan.\nDan, apapun kebijakan yang dilahirkan oleh organisasi tersebut, otomatis hanya\nberlaku secara internal dan tidak berlaku bagi umat Islam secara luas.<\/p>\n\n\n\n

Pada\ntitik ini, Pak Harto ingin ada payung yang dapat mewadahi umat Islam tanpa ada\nkecenderungan sektarian dalam wadah payung itu. Sehingga, dengan berbagai\npertimbangan dan nasihat dari para ulama dan cendekiawan Muslim, maka\nterbentuklah MUI yang secara keanggotaan, dapat diisi oleh berbagai latar\nbelakang oraganisasi, bisa diisi dari kalangan Muhammadiyah, Nahdatul Ulama,\ndan ormas-ormas lainnya.<\/p>\n\n\n\n

Jadi, betapapun berdirinya MUI tidak lepas sama sekali dari pengaruh kekuasaan orde baru, tapi tak bisa dipungkiri bahwa peran ulama dan cendekiawan Muslim tidak bisa diabaikan. Merekalah yang merumuskan berbagai sistem dan ideologi yang menjadi landasan berpikir bagi MUI itu sendiri.<\/p>\n\n\n\n

Tendensi Politik Orde Baru<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski begitu, kehadiran Majelis Ulama Indonesia sarat dengan nuansa tendensi politik dari kekuasaan Orde Baru. Dengan kata lain, ada semacam upaya yang ingin dilakukan oleh Pak Harto untuk menguasai suara umat Islam yang sebelumnya hanya di miliki oleh ormas-ormas Islam.<\/p>\n\n\n\n

Pak Harto ingin bahwa aspirasi umat Islam di Indonesia juga berada di bawah kendalinya. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan pak Harto soal program Keluarga Berencana (KB).<\/p>\n\n\n\n

Memang, program KB sudah ada jauh sebelum MUI didirikan. Namun demikian, kehadiran program KB ini tidak mendapat dukungan dari umat Islam, malahan umat Islam banyak melakukan penolakan terhadap program ini. <\/p>\n\n\n\n

Akibat penolakan itu, pemerintah akhirnya memanfaatkan MUI untuk melegitimasi kebijakan politik yang dianggap tidak pro terhadap Islam. <\/p>\n\n\n\n

Dari\nsini, tampak jelas bahwa pak Harto memang betul-betul memanfaatkan MUI untuk\nkepentingan politiknya. Meskipun, harus diakui bahwa program KB ini mengalami\nkesuksesan yang luar biasa besar, karena mampu menekan jumlah penduduk yang\nawalnya tak mampu dikendalikan.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai\nproduk Orde Baru, MUI boleh dibilang sebagai sarana legitimasi politik umat\nIslam di bawah kendali pak Harto, yang juga sekaligus sebagai legitimasi\ndukungan rakyat. Sebab, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam,\nsehingga pak Harto butuh legitimasi kekuasaan. <\/p>\n\n\n\n

Hal ini bisa dibenarkan lantaran sebelum Majelis Ulama Indonesia didirikan, dua kekuatan legitimasi umat Islam, yakni Nahdlatul Ulama<\/a><\/strong> dan Muhammadiyah, lepas dari legitimasi kekuasaan Orde Baru. <\/p>\n\n\n\n

Karena itulah, pemerintahan Orde Baru berusaha menyusun organisasi yang terlegitimasi umat Islam, namun ada di bawah kendali Orde Baru, yakni MUI.<\/p>\n\n\n\n

Dari\nsini kita bisa melihat bahwa kelahiran MUI sarat dengan nuanasa politik.\nArtinya, berdirinya MUI sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kebaikan dan\nkemaslahatan umat Islam, justru yang terjadi adalah umat Islam dimanfaatkan dan\ndikendalikan suara politiknya di bawah MUI yang dibayang-bayangi oleh kekuasaan\nOrde Baru. <\/p>\n\n\n\n

Itulah\nmengapa, ketika Orde Baru mulai runtuh dan beralih ke era reformasi, MUI\nseakan-akan telah keluar dari jerat kekuasaan politik Orde Baru dan mulai\nleluasa bergerak sesuai dengan kebutuhan umat. Di sini MUI sudah mulai\nmemperbaiki citra dirinya sebagai lembaga yang menaungi umat.<\/p>\n\n\n\n

Paling\ntidak, kemelut politik yang menjadi cikal bakal lahirnya MUI sebagai lembaga\nkeumatan ini bisa dijadikan pelajaran penting bagi umat Islam. Karena itu,\ntidak semestinya MUI dibubarkan begitu saja. Di lain hal, MUI juga telah\nmemberikan konstribusi yang besar bagi kemaslahatan umat. <\/p>\n\n\n\n

Terlepas dari berbagai intrik politik yang mewarnai kelahiran Majelis Ulama Indonesia, kehadiran lembaga ini tetap memiliki peran penting di tengah umat Islam Indonesia. <\/p>\n\n\n\n

Secara struktural dan keorganisasian, sebagaimana saya kutip dari sumber Wikipedia, MUI memiliki tiga peran penting sebagai instumen untuk mengayomi umat, di antaranya; pertama,<\/em> memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan oleh Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional. Kedua<\/em>, partisipasi ulama dalam pembangunan nasional. Ketiga<\/em>, mempertahankan keharmonisan antar umat Bergama di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

Di\nsini, MUI bertindak sebagai penghubung antara sistem pemerintahan Indonesia\nyang bercorak demokrasi-hukum dengan seluruh lapisan masyarakat Islam. Sehingga,\nkehadiran MUI ini diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung antara\npemerintah dengan umat Islam secara luas.<\/p>\n\n\n\n

Sementara itu, salah satu peran terpenting MUI adalah memberi fatwa bagi segenap umat Islam. Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkupnya, fatwa MUI hadir sebagai jawaban dari berbagai problematika umat. <\/p>\n\n\n\n

Meski begitu, fatwa MUI ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap secara konsitusional, sehingga umat Islam tidak terikat secara langsung dengan setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.<\/p>\n\n\n\n

Sebab,\ntidak semua yang difatwakan oleh MUI sesuai dengan aspirasi umat. Dengan kata\nlain, tidak semua fatwa MUI sesuai dengan pandangan ormas-ormas Islam yang\nsudah ada. Karenanya, fatwa itu sifatnya tidak mengikat. <\/p>\n\n\n\n

Hanya\nsaja, bila umat Islam dihadapkan dengan berbagai permasalahan hukum dan tak\nmampu menyelesaikannya, MUI dapat menjadi pedoman dalam merumuskan hukum-hukum\nbaru bagi setiap perkara.<\/p>\n\n\n\n

Sejauh ini, MUI memang sudah mengeluarkan banyak sekali fatwa. Misalnya fatwa soal haramnya pluralisme, liberalisme dan sekularisme, fatwa tentang Ahmadiyah, Syiah<\/a><\/strong>, LDII, dan masih banyak lagi. Fatwa-fatwa ini, sekali lagi, bukanlah sesuatu yang mengikat bagi segenap umat Islam. <\/p>\n\n\n\n

Soal\nfatwa ini, biasanya, ketika pemerintah atau DPR ingin membuat Undang-undang\nbaru terkait dengan umat Islam, mereka biasanya meminta pendapat MUI soal\nrancangan Undang-undang baru tersebut. <\/p>\n\n\n\n

Lebih dari itu, ketika pemerintah sedang akan membuat kebijakan terkait dengan umat Islam, fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia biasanya lebih banyak menjadi acuan. Sehingga, MUI dapat pula menjadi legitimasi bagi kebijakan pemerintah.<\/p>\n\n\n\n

Dengan demikian, MUI telah banyak memberikan kontribusi positif bagi umat Islam. Bila MUI ini tidak ada, barangkali umat Islam kesulitan dalam menyampaikan aspirasi terkait dengan problem keumatan. <\/p>\n\n\n\n

MUI dapat menjadi wadah sekaligus kekuatan bagi umat Islam dalam merumuskan berbagai nilai-nilai instrumental berbasis keislaman dalam menghadapi tantangan zaman. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pecihitam.org – Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan di masa Orde Baru pada 26 Juli 1975 M di Jakarta. Sesuai dengan peran dan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat Islam. Misalnya seperti membuat fatwa, mengeluarkan sertifikat halal sebuah makanan, menentukan kebenaran sebuah aliran, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan umat […]<\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":20050,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14,10],"tags":[281,6413],"yoast_head":"\n