Pecihitam.org<\/strong> \u2013 Front Pembela Islam (FPI) mengaku tak lagi ambil pusing soal perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) lantaran merasa SKT tak ada gunanya.<\/p>\n\n\n\n

Menanggapi pernyataan FPI tersebut, Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin,\nmengingatkan bahwa ormas harus tetap mengikuti\naturan di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

“Ya\nterserah dia. Dia mau hidup baik, ya tidak, ya terserah dia. Yang penting\nnegeri ini ada aturannya. Bukan hukum rimba. Ada sejumlah regulasi-regulasi\nyang mengatur tentang ormas, perkumpulan, dan lain-lain. Kalau tidak peduli,\nkalimat apa itu yang dipakai, ente tinggal di gurun pasir atau tinggal di\nmana,” kata Ngabalin, dikutip dari Detik, Minggu, 22 Desember\n2019.<\/p>\n\n\n\n

Ngabalin mengatakan, terkait legalitas\nFPI pihaknya harus mengeceknya\nterlebih dahulu. Menurutnya, bisa saja ‘bentuk’ FPI ini berubah.<\/p>\n\n\n\n

“Tentu\nnanti. Nanti kan dilihat Dagri, Departemen Kehakiman untuk apakah perkumpulan,\nataukah dia jadi paguyuban, atau menjadi alumni 212, atau kelompok pengajian. Kan\nbisa saja jadi itu. Tapi yang pasti, Anda sedang diurus oleh satu organisasi\nnegara yang namanya pemerintah. Republik ini kan namanya negara, pengurus\npusatnya namanya pemerintah, ketua umumnya Jokowi. Kalau ente nggak mau diurus\npemerintah dengan persyaratan-persyaratan negara, artinya rakyat Indonesia bisa\nmemberikan penilaian,” ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

“Ente\nnggak tinggal di gurun pasir, Bung. Ente tinggal di satu wilayah yang punya\nkomunikasi, punya hubungan sosial dengan masyarakat yang lain. Jangan begitu\ndong,” lanjutnya.<\/p>\n\n\n\n

Ngabalin menegaskan, FPI harus mengikuti aturan di Indonesia karena ormas tersebut berada di Indonesia. Ngabalin juga menyinggung pihak-pihak yang belum move on.<\/p>\n\n\n\n

“Iyalah.\nKalau tinggal di republik ini. Kecuali tinggal di Libanon atau di Yaman atau\ntinggal di mana. Ini kan Republik Indonesia. Aturannya, aturan Indonesia. Gitu\ndong. Masa sih belum move on. Move on. Sudah selesai,” tegasnya.<\/p>\n\n\n\n

Diketahui, proses perpanjangan masa berlaku surat keterangan terdaftar (SKT) FPI di\nKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum juga tuntas hingga\nsaat ini. <\/p>\n\n\n\n

Lantaran hal itu, FPI pun mengaku bahwa\npihaknya sudah merasa malas mengurus\nperpanjangan SKT mereka karena merasa SKT tak ada gunanya.<\/p>\n\n\n\n

“FPI\ntidak perlu memperpanjang rekomendasi, bahkan malas memperpanjang rekomendasi.\nToh, nggak ada gunanya,” ujar Ketum FPI Ahmad Sobri Lubis, dikutip\ndari Detik, Jumat, 20 Desember 2019.<\/p>\n\n\n\n

Seperti\ndiketahui, Kemenag sudah menerbitkan rekomendasi terkait FPI. Di sisi lain,\nMendagri Tito Karnavian menyebut masih ada permasalahan dalam AD\/ART FPI. Tito\nmenyoroti khilafah islamiyah yang ada dalam AD\/ART FPI. Hal itu dia ungkapkan\npada 28 November 2019.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pecihitam.org \u2013 Front Pembela Islam (FPI) mengaku tak lagi ambil pusing soal perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) lantaran merasa SKT tak ada gunanya. Menanggapi pernyataan FPI tersebut, Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, mengingatkan bahwa ormas harus tetap mengikuti aturan di Indonesia. “Ya terserah dia. Dia mau hidup baik, ya tidak, ya terserah dia. […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":27064,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,3],"tags":[582,8173,8174],"yoast_head":"\n