Pecihitam.org<\/strong> \u2013 Sejak Rabu hingga Sabtu hari ini, 4 Januari 2020, sejumlah wilayah di Jabodetabek dilanda banjir. Hal itu turut menjadi perhatian Pengurus Pusat Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). <\/p>\n\n\n\n

NU melalu LPBI merekomendasikan 6 hal agar masalah-masalah banjir dapat diatasi. Keenam\nrekomendasi tersebut, kata Ketua LPBI\nPBNU, Muhamad Ali Yusuf yakni pertama,\npenanggulangan bencana harus dilakukan oleh multi stakeholder. <\/p>\n\n\n\n

\u201cArtinya, penanggulangan bencana tidak dilakukan hanya oleh satu atau\nbeberapa pihak saja. Sebab, persoalan bencana merupakan masalah yang multi\ndimensi sehingga seluruh pihak harus terlibat,\u201d ujar Ali Yusuf, dikutip dari situs\nresmi NU, Sabtu, 4 Januari 2020.<\/p>\n\n\n\n

Kedua,\nlanjutnya, penanggulangan banjir harus dilakukan\nberbasis kawasan atau landscape. Dengan model landscape tersebut antara\nPemerintah Provinsi DKI Jakarta , Jawa Barat dan Banten termasuk kabupaten dan\nkota terkait dengan pemerintah pusat bisa saling terhubung kaitannya dengan\npenyelesaian masalah-masalah banjir.  <\/p>\n\n\n\n

 \u201cApalagi \u2018kan DKI Jakarta adalah Ibu Kota\nnegara,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKetiga, setiap pihak khususnya yang berada di kawasan Jabodetabek harus\nmemiliki rencana pengurangan risiko bencana serta rencana adaptasi perubahan\niklim yang terintegrasi,\u201d sambungnya.<\/p>\n\n\n\n

Semua itu, kata\nAli, penting dilakukan agar upaya mitigasi dan\nkesiapsiagaan bencana dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.   <\/p>\n\n\n\n

Rencana pengurangan resiko dan rencana adaptasi perubahan iklim menurutnya\nperlu untuk diterapkan. Ia meyakini langkah itu dapat mengurangi risiko banjir\ndi seluruh titik rawan banjir.   <\/p>\n\n\n\n

\u201cKeempat,\npublic awareness harus semakin ditingkatkan. Semua itu dilakukan agar\nmasyarakat benar-benar memahami dan menyadari bahwa mereka berada di daerah\nrawan bencana banjir dan tergugah untuk melakukan aksi pengurangan risiko\nbencana dan adaptasi perubahan iklim,\u201d terangnya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKelima, kesiapsiagaan masyarakat khususnya terkait ancaman bencana\nbanjir harus menjadi prioritas pemerintah khususnya pemerintah di Jabodetabek.\nKarena prioritas, maka kesiapsiagaan bencana banjir dapat menjadi budaya di\nmasyarakat, bahkan masyarakat tersebut benar-benar siap ketika banjir melanda\nlingkungannya,\u201d tambahnya.<\/p>\n\n\n\n

Sementara yang keenam, kata Ali\nYusuf, yakni Pemerintah Provinsi\nDKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten harus bersedia mengalokasikan dana yang\nmemadai khusus untuk penanganan bencana banjir, termasuk didalamnya terdapat\ndana untuk kesiap siagaan bencana.  <\/p>\n\n\n\n

 \u201cItu untuk pengurangan risiko bencana dan\nadaptasi perubahan iklim termasuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana berbasis\nmasyarakat,\u201d tegasnya,<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, selama ini penanggulangan\nbencana banjir di Jabodetabek didesain dan dijalankan sendiri oleh\nmasing-masing pihak khususnya pemerintah di masing-masing daerah. Sehingga\nhasilnya tidak mengalami perubahan yang signifikan.<\/p>\n\n\n\n

\u201c Itu dapat dibuktikan dari masih ditemukannya banjir di Pulau Jawa\nseperti Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPadahal\nJabodetabek adalah sebuah kawasan yang tidak dapat saling menafikan, satu sama\nlain harus memiliki rencana dan aksi yang mendukung satu sama lain pula.\nMisalnya banjir Jakarta tidak hanya disebabkan oleh situasi yang terjadi di\nJakarta, tetapi juga berasal dari hulu Ciliwung yang berada di Bogor kemudian\nturun sampai hilir yang berada di Jakarta,\u201d pungkasnya.  <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pecihitam.org \u2013 Sejak Rabu hingga Sabtu hari ini, 4 Januari 2020, sejumlah wilayah di Jabodetabek dilanda banjir. Hal itu turut menjadi perhatian Pengurus Pusat Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). NU melalu LPBI merekomendasikan 6 hal agar masalah-masalah banjir dapat diatasi. Keenam rekomendasi tersebut, kata Ketua LPBI PBNU, Muhamad […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":29802,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,3],"tags":[8624,4147,1766],"yoast_head":"\n