Pecihitam.org<\/strong> – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai pemerintah China melakukan klaim sepihak terkait hak kuasa Kepulauan Natuna. Hal itu disebutkan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj sebagai tindakan tidak bermoral.<\/p>\n\n\n\n

Kiai Said menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang serius oleh PBNU karena kepulauan\nNatuna dinilai sebagai bentuk harga diri perairan bangsa.<\/p>\n\n\n\n

“Itu\nharga diri kehormatan sebagai bangsa yang merdeka yang dihormati atau diakui\noleh seluruh internasional dilangggar maka kita tidak boleh diam,” ujar\nKiai Said saat menggelar konfrensi pers di Gedung PBNU, Senen, Jakarta Pusat, dikutip\ndari Times Indonesia, Senin, 6 Januari 2020.<\/p>\n\n\n\n

Maka dari itu pihaknya mengimbau\nkepada pemerintah RI agar bersikap tegas\ndan tidak melindungi para pelanggar hukum.<\/p>\n\n\n\n

“Kita\nharus bersikap keras dan tegas sesuai dengan prinsip kemerdekaan kita berjuang\nadalah harga mati. Kalau PBB sudah menetapkan Natuna itu milik kita kenapa harus\ndilepas ke China? Apa motivasinya?” ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Kiai Said juga mengatakan bahwa terkait Natuna, Indonesia tidak boleh bernegoisasi\nlagi. Karena menurut dia, Natuna adalah kedaulatan perairan rakyat.<\/p>\n\n\n\n

“Tidak\nboleh kita bernegoisasi, lembek, dan dirayu-rayu dengan investasi tidak boleh.\nSemuanya adalah harga diri, Natuna milik kita bersama,” terangnya.<\/p>\n\n\n\n

Sebelumnya, soal sengketa perairan laut Natuna antara RI dan China, PBNU menilai bila\npemerintah RI tidak bersikap tegas terhadap China, maka persoalan ini akan\nmenjadi ancaman bukan hanya bagi Indonesia. Tapi juga terhadap keseluruhan tata\ndunia secara umum.<\/p>\n\n\n\n

Hal itu\ndiungkapkan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil\nStaquf. Menurutnya, bila Indonesia diam saja, maka ini berbahaya bagi\nkeseluruhan tata dunia.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKarena ini\nmerusak prinsip penghormatan kedaulatan teritorial dari negara yang berdaulat.\nKalau tidak melakukan protes apapun, sama saja menyerah. Harus protes misalnya\nke forum PBB,\u201d kata Kiai Yahya, dikutip dari Republika, Senin, 6 Januari 2020.<\/p>\n\n\n\n

Kiai Yahya\nmenilai, sikap Indonesia terhadap China soal Natuna hanya tegas dari sisi\npernyataan.<\/p>\n\n\n\n

 \u201cIni perlu ditingkatkan menjadi\nupaya diplomatik yang lebih luas dengan membawa masalah ini ke PBB, di PBB juga\nada forum untuk persoalan seperti ini,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Sengketa batas\nwilayah di Natuna antara Indonesia dan China, kata Kiai Yahya, jangan hanya\nmenjadi isu bilateral tapi juga harus menjadi isu internasional. Pemerintah RI\nharus melakukan diplomasi secara lebih agresif.<\/p>\n\n\n\n

\u201cDiplomasi\nagresif tersebut yakni dengan menyerukan dunia internasional untuk melihat\nmasalah ini sebagai ancaman terhadap tata dunia seluruhnya,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cJika\nkedaulatan Indonesia tidak dihormati, maka tidak ada negara manapun yang akan\ndihormati kedaulatannya,\u201d sambungnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pecihitam.org – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai pemerintah China melakukan klaim sepihak terkait hak kuasa Kepulauan Natuna. Hal itu disebutkan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj sebagai tindakan tidak bermoral. Kiai Said menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang serius oleh PBNU karena kepulauan Natuna dinilai sebagai bentuk harga diri perairan bangsa. “Itu harga […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":30504,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,3],"tags":[8807,1766],"yoast_head":"\n