Pecihitamonline.com<\/b> – Pemerintah melalui Kementerian Agama resmi mengukuhkan berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan berdirinya BPJPH ini maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak lagi memiliki kewenangan untuk penerbitan sertifikasi produk halal.<\/p>\n

\u201cPelayanan sertifikasi dan pengawasan Jaminan Produk Halal harus menerapkan secara konsisten prinsip integritas, transparansi, terbebas dari praktik pungutan liar dan gratifikasi,\u201d kata Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin, saat peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (11\/10).<\/p>\n

Seperti diketahui, penerbitan sertifikasi produk halal sebelumnya dilakukan oleh MUI. Keberadaan BPJPH sebagai badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).<\/p>\n

Badan ini diharapkan menjadi stimulan untuk membangkitkan perkembangan industri halal di Tanah Air yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n

\u201cSaya berharap BPJPH segera mengonsolidasikan tugas dan fungsi badan ini baik menyangkut perangkat kelembagaan, infrastruktur regulasi, prosedur kerja, layanan sertifikasi, sistem pengawasan maupun aspek pengembangan kerja sama domestik dan global,\u201d ujar Menag.<\/p>\n

Lukman menegaskan bahwa peran MUI dalam sertifikasi halal tetap penting. Menurutnya, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI mempunyai tiga kewenangan.<\/p>\n

Pertama, mengeluarkan fatwa kehalalan suatu produk. \u201cJadi, sebelum BPJPH mengeluarkan label halal, terlebih dahulu harus mendapatkan fatwa kehalalan dari MUI. Artinya, fatwa halal tetap menjadi domain MUI,\u201d tegas.<\/p>\n

Kedua, melakukan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal. \u201cMenjadi kewenangan dan keputusan MUI, apakah sebuah lembaga lolos sebagai Lembaga Pemeriksa Halal atau tidak,\u201d kata Menag.<\/p>\n

Ketiga, auditor-auditor yang bergerak dalam industri halal harus dapat persetujuan MUI. Badan yang lahir berdasarkan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini juga harus proaktif melakukan penguatan basis kerja sama dan pengembangan diplomasi halal, baik pada level nasional maupun global.<\/p>\n

Penguatan kerja sama itu antara lain dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama dengan LPH, misalnya, bisa dilakukan dalam hal pemeriksaan dan\/ atau pengujian produk.<\/p>\n

Global Islamic Economy Indicator 2017 merilis bahwa Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara konsumen industri halal terbesar di dunia. Indonesia menempati peringkat nomor satu di dunia dalam belanja makanan halal.<\/p>\n

Di sektor pariwisata halal, Indonesia berada di urutan nomor lima di dunia. Sementara untuk obat-obatan dan kosmetika halal serta keuangan syariah, Indonesia menempati peringkat keenam dan kesepuluh di dunia.<\/p>\n

\u201cKe depan, pemerintah menginginkan Indonesia bisa masuk kategori 10 besar negara produsen halal dunia,\u201d jelas Lukman.<\/p>\n

Sementara itu, Ketua MUI, Ma\u2019ruf Amin, berharap proses pengurusan produk halal ke depannya lebih baik, terlebih lagi setelah adanya dukungan undang-undang.<\/p>\n

Ma\u2019ruf menyatakan siap mendukung langkah pemerintah dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Menurutnya, keberadaan BPJPH akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum tentang produk-produk halal yang selama ini berjalan. \u201cKarena selama ini MUI hanya memiliki kewenangan menyertifikasi, tidak untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum,\u201d pungkasnya.<\/p>\n

(Sumber: koran-jakarta.com)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pecihitamonline.com – Pemerintah melalui Kementerian Agama resmi mengukuhkan berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan berdirinya BPJPH ini maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak lagi memiliki kewenangan untuk penerbitan sertifikasi produk halal. \u201cPelayanan sertifikasi dan pengawasan Jaminan Produk Halal harus menerapkan secara konsisten prinsip integritas, transparansi, terbebas dari praktik pungutan liar dan gratifikasi,\u201d kata […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":198,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,3],"tags":[],"yoast_head":"\n