Pecihitam.org<\/strong> – Belakangan ini sedang marak narasi-narasi politik pada kalangan muslim bahwa perlunya Syariat Islam menjadi landasan konstitusional negara. Demikian itu bisa dilihat dari beberapa organisasi masyarakat (ormas) Islam, misalnya Hizbuth Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), kelompok-kelompok gerakan Jihadis, dan kelompok Tarbiyah.<\/p>\n\n\n\n

Dalam mengampanyekan narasi-narasi pentingnya ajaran Islam menjadi\ndasar negara, ormas (saat ini sudah dibubarkan Pemerintah) HTI adalah yang\npaling terang-terangan dan paling vocal. Dalam kampanye-kampanyenya HTI\nmenyatakan adanya urgensi untuk membentuk pemerintahan yang berasaskan Islam.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya segala persoalan yang dialami oleh kalangan muslim\ndisebabkan oleh tidak adanya pemerintahan Islam. Dan menurutnya, jika\npemerintahan Islam sudah ditegakkan di dunia saat ini, semua persoalan yang\nsedang mendera kalangan muslim akan bisa langsung diselesaikan. Apakah benar\nseperti apa yang mereka katakan, segala persolan akan mudah diselesaikan,\nlaksana sim salabim aba kadabra<\/em>? Tentu saja tidak.<\/p>\n\n\n\n

Sedangkan bagi FPI, aspirasi islam politiknya tidak seterang-terangan dan sefrontal HTI. Bentuk pemikiran islamisasi negaranya lebih berupa syari\u2019atisasi negara. Slogan kampanyenya adalah NKRI Bersyari\u2019ah<\/a><\/strong>. Menurut mereka, ajaran Islam harusnya dipraktikkan dalam segala lini kehidupan politik masyarakatnya. Akan tetapi, narasi NKRI Bersyari\u2019ah ini masih memiliki problem, yakni mengabaikan adanya keberagaman agama di bumi nusantara ini.<\/p>\n\n\n\n

Pada kelompok muslim lain, gerakan Jihadis misalnya. Mereka lebih\nberorientasi pada perjuangan militeristik terhadap segalanya yang berbau Barat.\nBagi mereka Barat adalah ancaman bagi umat Islam. Akan tetapi yang menjadi soal\nadalah mereka tidak jelas Barat seperti apa yang menjadi musuh Islam.<\/p>\n\n\n\n

Apakah pemikiran modern Barat ataukah semata orang yang berasal\ndari negeri-negeri Eropa dan Amerika, yang berkulit putih. Kalau dilihat dari\ngejalanya, mereka seringkali menyasar orang-orang yang berkulit putih, hal ini\nmenandakan masih ada problem rasisme dalam cara berfikir mereka.<\/p>\n\n\n\n

Di balik perlawanan bergaya militeristik kelompok Jihadis tersebut,\nbaik perang terbuka ataupun pengeboman, mereka memiliki pendasaran perspektif\ntentang pentingnya Islam menjadi landasan pemerintahan saat ini.<\/p>\n\n\n\n

Kelompok lain adalah kelompok Tarbiyah. Kelompok ini adalah bentuk lain\ndari gerakan Ikhwanul Muslimin dari Mesir yang dikembangkan di Indonesia.\nAspirasi mereka juga berorientasi kepada bentuk islamisasi negara melalui\npartai politik. Yang membedakan mereka dari beberapa gerakan lain adalah mereka\nmasih memakai jalur konstitusional melalui Pemilu untuk mengislamkan politik\nsebuah negara.<\/p>\n\n\n\n

Dari semua model aspirasi islam politik di atas, walaupun seolah-olah memberi jawaban bagi tantangan-tantangan politik kalangan muslim kontemporer, model pemikiran mereka masih sangat tepengaruhi oleh pemikir-pemikir muslim abad lampau yang sudah tidak relevan dengan kondisi sosial politik kalangan muslim saat ini. <\/p>\n\n\n\n

Mengutip filusuf muslim kontemporer Nasr Hamid Abu Zayd bahwa mereka ini hidup di abad ke-21 masehi tapi kepalanya\/pikirannya masih tertinggal di abad ke-8 masehi yang lampau. Sangat tidak relevan.<\/p>\n\n\n\n

Kritik yang hampir senada pernah dikritikkan oleh intelektual\nmuslim Prof. Dr. Kuntowijiyo (alm). Menurut Pak Kunto, sapaan akrabnya, bahwa\npemikiran politik islam kalangan gerakan politik islam sebagaimana yang\ndisebutkan diawal tadi memiliki persoalan teoritik yang terlalu kuno sehingga\nsama sekali tidak relevan dengan situasi-situasi politik kekinian umat Islam.<\/p>\n\n\n\n

Pak Kunto mengkritiknya dalam level pemikiran, menurutnya pemikiran\npolitik yang demikian itu masih mengacu kepada pemikiran politik islam klasik\nyang berorientasi kepada \u201csekedar\u201d akhlak dan syari\u2019ah individual. Masalah dari\npemikiran politik yang demikian ini masih membahas Islam dalam level permukaan.\nTapi kurang memiliki konseptual yang bisa diaplikasikan secara praktis bagi\nkehidupan politik kekinian (Kuntowijoyo, 2018; hal xviii).<\/p>\n\n\n\n

Pada akhirnya, model pemikiran politik yang ketinggalan zaman tersebut tidak nyambung dengan permasalahan yang sebenarnya sedang dialami oleh masyarakat muslim dalam kehidupan sehari-harinya. <\/p>\n\n\n\n

Pak Kunto menawarkan jawaban atas problematika politik umat Islam melalui penafsiran atas nilai-nilai musyawarah dan kesetaraan dalam Islam untuk dikorelasikan dengan praktik demokrasi saat ini. Wallahua\u2019lam.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pecihitam.org – Belakangan ini sedang marak narasi-narasi politik pada kalangan muslim bahwa perlunya Syariat Islam menjadi landasan konstitusional negara. Demikian itu bisa dilihat dari beberapa organisasi masyarakat (ormas) Islam, misalnya Hizbuth Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), kelompok-kelompok gerakan Jihadis, dan kelompok Tarbiyah. Dalam mengampanyekan narasi-narasi pentingnya ajaran Islam menjadi dasar negara, ormas (saat […]<\/p>\n","protected":false},"author":47,"featured_media":9630,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[4161],"yoast_head":"\n