Tanggapi Klaim Sepihak China Terhadap Laut Natuna, PBNU: Itu Tindakan Tak Bermoral

Pecihitam.org – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai pemerintah China melakukan klaim sepihak terkait hak kuasa Kepulauan Natuna. Hal itu disebutkan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj sebagai tindakan tidak bermoral.

Kiai Said menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang serius oleh PBNU karena kepulauan Natuna dinilai sebagai bentuk harga diri perairan bangsa.

“Itu harga diri kehormatan sebagai bangsa yang merdeka yang dihormati atau diakui oleh seluruh internasional dilangggar maka kita tidak boleh diam,” ujar Kiai Said saat menggelar konfrensi pers di Gedung PBNU, Senen, Jakarta Pusat, dikutip dari Times Indonesia, Senin, 6 Januari 2020.

Maka dari itu pihaknya mengimbau kepada pemerintah RI agar bersikap tegas dan tidak melindungi para pelanggar hukum.

“Kita harus bersikap keras dan tegas sesuai dengan prinsip kemerdekaan kita berjuang adalah harga mati. Kalau PBB sudah menetapkan Natuna itu milik kita kenapa harus dilepas ke China? Apa motivasinya?” ujarnya.

Kiai Said juga mengatakan bahwa terkait Natuna, Indonesia tidak boleh bernegoisasi lagi. Karena menurut dia, Natuna adalah kedaulatan perairan rakyat.

“Tidak boleh kita bernegoisasi, lembek, dan dirayu-rayu dengan investasi tidak boleh. Semuanya adalah harga diri, Natuna milik kita bersama,” terangnya.

Sebelumnya, soal sengketa perairan laut Natuna antara RI dan China, PBNU menilai bila pemerintah RI tidak bersikap tegas terhadap China, maka persoalan ini akan menjadi ancaman bukan hanya bagi Indonesia. Tapi juga terhadap keseluruhan tata dunia secara umum.

Hal itu diungkapkan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf. Menurutnya, bila Indonesia diam saja, maka ini berbahaya bagi keseluruhan tata dunia.

“Karena ini merusak prinsip penghormatan kedaulatan teritorial dari negara yang berdaulat. Kalau tidak melakukan protes apapun, sama saja menyerah. Harus protes misalnya ke forum PBB,” kata Kiai Yahya, dikutip dari Republika, Senin, 6 Januari 2020.

Kiai Yahya menilai, sikap Indonesia terhadap China soal Natuna hanya tegas dari sisi pernyataan.

“Ini perlu ditingkatkan menjadi upaya diplomatik yang lebih luas dengan membawa masalah ini ke PBB, di PBB juga ada forum untuk persoalan seperti ini,” ujarnya.

Sengketa batas wilayah di Natuna antara Indonesia dan China, kata Kiai Yahya, jangan hanya menjadi isu bilateral tapi juga harus menjadi isu internasional. Pemerintah RI harus melakukan diplomasi secara lebih agresif.

“Diplomasi agresif tersebut yakni dengan menyerukan dunia internasional untuk melihat masalah ini sebagai ancaman terhadap tata dunia seluruhnya,” ujarnya.

“Jika kedaulatan Indonesia tidak dihormati, maka tidak ada negara manapun yang akan dihormati kedaulatannya,” sambungnya.