Pecihitam.org – Wasekjen MUI Tengku Zul kembali menjadi perbincangan publik usai membuat voting terkait keturunan PKI dan kemungkinan sepak terjangnya dalam perpolitikan di masa kini.
Voting tersebut dibuat Tengku Zul lewat akun Twitter miliknya pada Sabtu, 26 September 2020.
Dalam cuitannya itu, Tengku Zul mengatakan bahwa votting itu dibuat untuk menghindari kisruh akan PKI.
“Kita buat Poling biar tidak kisruh PKI,” cuit Tengku Zul, melansir Suara.com, Minggu, 27 September 2020.
Ia pun lantas mengaitkan kemungkinan apabila TAP MPRS no. XXV tahun 1966 dicabut seperti yang pernah diperjuangkan oleh sebuah partai pada 2003 silam.
“Andaikan TAP MPRS no. XXV tahun 1966 DICABUT seperti yg pernah diperjuangkan satu Partai X, tahun 2003 dulu apakah Anak Cucu PKI akan membuat Partai Komunis Perjuangan Indonesia (PKIP) atau tetap gabung Partai yg ada?” ujarnya.
Dalam voting itu, Tengku Zulkarnain membuat tiga opsi pilihan yakni, membuat partai Partai Komunis Perjuangan Indonesia (PKIP), gabung ke partai lama, dan opsi ketiga adalah tidak bergabung dalam kedua opsi itu.
Cuitan Tengku Zul terkait voting tersebut sontak menuai tanggapan dari Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.
Yunarto dalam cuitannya tampak tak sepakat sepenuhnya dengan apa yang dikatakan Tengku Zul.
Menurutnya, anak cucu keturunan orang-orang PKI tidak melulu memikirkan soal politik.
“Anak cucu PKI belum tentu otaknya politik mulu kayak anda Ayah,” ujar Yunarto di akun Twitter miliknya sambil melampirkan cuitan Tengku Zul tersebut.
Menurut Yunarto, bisa saja orang-orang keturunan PKI saat ini hanya sekadar bekerja guna memenuhi kehidupan keluarga sehari-hari.
“Mungkin mereka sekedar bekerja atau berusaha buat hidupin keluarganya, boro-boro mikirin bikin partai, anak atau cucunya tidak pernah minta dilahirkan dari ayah dan ibu berpartai apa,” tegasnya.
