Soal Tudingan Terkait Muslim Uighur, Muhammadiyah Siap Tuntut Media Wall Street Journal

Muhammadiyah

Pecihitam.org – Wall Street Journal (WSJ) dalam artikel laporannya berjudul China Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps menuding ormas Islam di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah berhasil dibungkam oleh pemerintah China setelah diajak berkunjung ke Xinjiang, China.

Menanggapi tudingan tersebut, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan menuntut media dan reporter harian asal Amerika Serikat the Wall Street Journal (WSJ) apabila yang bersangkutan tidak ada iktikad baik untuk meralat tulisannya tersebut.

“Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wall Street Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya,” jelas Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, dikutip dari Merdeka, Selasa, 17 Desember 2019.

Baca Juga:  Viral!!! Di Korea Pakaian Gus Baha’ Dilelang Laku 60 Juta

Diketahui, artikel di WSJ menyebut pejabat senior Muhammadiyah berubah sikapnya setelah ikut melawat ke Xinjiang pada Februari lalu.

Media AS tersebut mengutip pernyataan pejabat Muhammadiyah yang berkata kamp Xinjiang memiliki kondisi “excellent” dan bukan penjara. WSJ tak menyebut siapa pejabat itu.

Ketua Biro Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah, Muhyiddin Junaidi, yang ikut serta dalam kunjungan di Xinjiang melihat banyak hal mencurigakan saat ikut ke mengecek kondisi Uighur seperti tulisan penunjuk kiblat di hotel yang tampaknya baru saja dipasang dan delegasi yang datang juga diawasi ketat.

“Di jalanan (Xinjiang) tidak ada orang menggunakan jilbab. Tidak ada, karena itu namanya radikal tidak boleh,” ujar Muhyiddin Junaidi.

Baca Juga:  Berakhir Damai, Satpol PP yang Cekcok dengan Habib Umar Assegaf Dihadiahi Umroh

“Kami jarang menemukan ada restoran itu halal. Tidak ada. Karena Halal itu bahasa agama. Agama tak boleh berada di ruang umum,” lanjutnya.

Pihaknya juga membantah sikapnya berubah terkait Uighur. Selama ini, kata Muhyiddin, Muhammadiyah mengaku tak ingin membuat pro dan kontra terkait kasus tersebut sehingga memilih menyampaikan dahulu ke pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri.

Hal senada diungkapkan Bendahara Umum PP Muhammadiyah Suyatno. Pihaknya, kata dia, akan menunggu iktikad baik dari Wall Street Journal.

Bila tidak, pihaknya siap mengambil langkah hukum ke Wall Street Journal dan Amerika Serikat.

“Nanti setelah dia enggak ada respons, kita akan tunggu dulu, kita minta tuntut salah satunya kepada Journal dan pemerintah Amerika,” ujar Suyatno.

Baca Juga:  Moeldoko: Pemerintah RI Tak Akan Campuri Masalah Uighur

Kendati mengaku siap melaporkan WSJ, Muhammadiyah tetap menegaskan tidak akan langsung membawa kasus itu ke ranah hukum, sebab pihaknya masih berprasangka baik bahwa niat reporter WSJ itu positif, yakni mengekspos HAM Uighur.

“Kami minta klarifikasi dari wartawan tersebut dari mana sumbernya agar beliau menjelaskan, karena tanpa memberikan sumbernya itu namanya provokasi dan tuduhan. Jangan-jangan dengan adanya berita itu maka kita mengadakan preskon, masalah Uighur terangkat kembali,” terangnya.

Muhammad Fahri