Pecihitam.org – Terkait penanganan pandemi covid-19, pemerintah telah menganggarkan dana hingga ratusan triliun rupiah. Namun, masih banyak warga yang harus membayar rapid test covid-19.
Dilansir dari Terkini.id, Senin, 22 Juni 2020, anggaran untuk penanggulangan virus corona awalnya sebesar Rp405,1 triliun. Kemudian, angkanya dinaikkan pemerintah menjadi Rp641,1 triliun.
Tidak lama kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan anggaran Covid-19 naik lagi sebesar Rp677,2 triliun lalu membengkak menjadi Rp695,2 triliun.
Dari total alokasi Covid-19, Rp87,55 triliun disebutkan tersalur untuk anggaran kesehatan.
Akan tetapi, alokasi anggaran yang besar itu banyak dikeluhkan masyarakat, lantaran ‘tidak terasa.’
Musababnya, masih banyak masyarakat masih harus ditarik bayaran ketika akan melakukan rapid test.
Menanggapi hal tersebut, Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia yang juga Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat KH Cholil Nafis, mengeluhkan besarnya biaya rapid test khususnya terhadap para santri yang akan pulang ke pondok pesantren (ponpes).
Keluhan Kiai Cholil tersebut diungkapkan dalam Twitter pribadinya @cholilnafis.
Dalam cuitannya, Kiai Cholil mempersoalkan alokasi anggaran negara yang terus naik untuk penanganan Covid-19. Namun, hanya untuk rapid test para santri saja, mereka tetap harus membayar Rp400.000 di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta.
“Kemana ya uang 405 T yg skrng naik 667 T. Ini anak2 santri mau balik ke pesantren harus rapid tes masih bayar. Lah anak saya minggu lalu mau ke malang utk lulusan sekolahnya di Airport Halim harus rapid tes Bayar 400 rb. Bener nihh serius nanya kemana uang kita sebanyak itu ya?,” demikian cuitan Kiai Cholil.
Cuitan Kiai Cholil pun ditanggapi beragam. Salah satunya Faridism melalui akun @faridism yang juga mengeluhkan hal yang sama. Dia mengaku, anaknya juga diminta mengikuti rapid test dengan biaya Rp250.000.
“Kami kirim anak kami ke ponorogo. Rapid test bayar 250rb yai,” ungkap Faridism.
