Rais ‘Aam PBNU: Situasi Beragama Saat Ini Sudah Masuk Tahap Kritis dan Darurat

KH Miftachul Akhyar

Pecihitam.org – Situasi beragama hari ini sudah dapat dianggap telah memasuki tahap kritis dan darurat. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar di khutbah iftitah Rapat Pleno PBNU di Pesantren Al-Muhajirin II, Cisereuh, Kabupaten Purwakarta, Jumat, 20 September 2019.

Maka dari itu, Kiai Miftachul mengajak segenap pengurus NU untuk melakukan pendekatan khusus terhadap kelompok radikal.

“Kita sudah masuk darurat terorisme, intoleransi, radikalisme, ekstremisme. Kita perlu membina mereka karena dakwah NU memang bersifat pembinaan,” kata Kiai Miftach, dikutip dari situs resmi NU, Jumat, 20 September 2019.

Selain itu, Kiai Miftach juga mengajak pengurus NU untuk menyegarkan kembali semangat keorganisasian menjelang satu abad NU. Ia sempat menyinggung pengikisan pemahaman atas Nahdlatul Ulama.

Baca Juga:  Nyaman Hidup Sederhana, Gus Baha Tak Punya Keinginan Jadi Kaya dan Terkenal

“Erosi pemahaman atas nahdlatul ulama perlu diperhatikan untuk mengembalikan pemahaman tersebut menjelang satu abad NU. Sebagaimana setiap abad ada keguncangan-keguncangan karena ada pembaruan,” ujarnya.

NU, kata Kiai Miftach, perlu mempersiapkan dan menguatkan diri untuk mengatasi darurat tersebut. Tanpa ada persiapan yang matang, maka tidak mustahil pengikisan atas pemahaman NU dapat terjadi.

“Kita harus mempersiapkan darurat tersebut. Kita perlu mengonsep kembali dan mendesain ulang potensi NU yang luar biasa. Saya yakin NU akan langgeng hingga hari akhir,” terangnya.

Kiai Miftach sempat menyatakan rasa bahagianya atas situasi rapat pleno PBNU yang cukup semarak di Purwakarta. Ia menyatakan akan senang sekali kalau Muktamar NU 2020 dapat diselenggarakan di Purwakarta karena hangantnya sambutan Nahdliyin Jawa Barat.

Baca Juga:  Mengapa Islam Sering Disalahpahami? Ini Jawaban Rais Aam PBNU Kiai Miftach

“Ini situasinya sudah situasi muktamar. Tetapi kita perlu menyapa daerah lain juga. Pimpinan kita dulu itu sangat mengerti daerah mana yang harus disapa,” ungkapnya.

Hal senada juga sempat diutarakan Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj. Menurutnya, pencabutan legalitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak menghentikan kampanye khilafah. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan upaya serius dalam penanganan problem ideologi transnasional.

“HTI perlu ditolak, tetapi orangnya jangan dimusuhi. Orangnya dirangkul untuk masuk NU kalau mereka mau,” kata Kiai Said.

Leave a Reply

Your email address will not be published.