Hubungan Islam Dan Politik, Haruskah Dipisahkan?

Pecihitam.org- Menyoal Hubungan Islam dan politik sangatlah menarik, dan senantiasa aktual. Hal ini dikarenakan pendapat para ahli Islam yang mengatakan Islam lebih dari sekadar sistem teologi melainkan sebuah sistem kehidupan yang lengkap. Islam merupakan dīn (agama), dan sekaligus dawlah (negara).

Menurut Munawir Sjadzali terdapat tiga aliran di kalangan umat Islam dalam melihat Islam, dan politik:

Aliran yang berpendirian bahwa Islam bukan semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia, dan Tuhan, melainkan Islam adalah satu agama yang sempurna, dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara.
Aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan.
Aliran yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, dan Islam terdapat didalam sistem kenegaraan.

Akan tetapi, aliran ini menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia, dan Tuhannya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Di sisi yang lain, Azyumardi Azra membagi pertautan antara Islam dan agama menjadi tiga:

Pemisahan antara agama, dan politik. Kondisi seperti ini biasanya disertai dengan ideologi politik sekuler yang tidak bersahabat dengan agama (religiously unfriendly secularism).
Pemisahan yang disertai ideologi yang bersahabat dengan agama (religiously friendly ideology), seperti di Indonesia. Penyebutannya pun biasa disebut sebagai akomodasi antara negara, dan agama.
Penyatuan agama, dan negara, seperti Arab Saudi yang dapat disebut teokrasi.

Pandangan Munawir Sjadzali, dan Azyumardi Azra tersebut pada hakikatnya saling menguatkan, yang menempatkan Islam, dan politik sebagai satu dimensi pemikiran. Masing-masing orang dapat melihat, dan menempatkan Islam, dan politik dalam satu garis pijakan, ataupun sebaliknya, tinggal memilih mana yang dijadikan rujukan.

Namun demikian, berbagai pandangan, dan literatur kajian keislaman cenderung menegaskan bahwa hubungan antara Islam, dan politik tidak dapat dipertautkan satu dengan lainnya. Hubungan antar keduanya dimulai sejak awal kelahiran Islam itu sendiri.

Meskipun hubungan antara agama, dan negara (politik) tidak pernah terlontar di zaman Nabi, dan Khulafaurrasyidin. Hal itu dikarenakan di masamasa itu seluruh waktu, dan tenaga dicurahkan untuk menyebarkan, dan membela Islam.

Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW diyakini oleh umatnya bukan hanya sekadar seorang nabi, melainkan juga seorang (pemimpin) negarawan. Islam, dan politik pada dasarnya tidak terpisahkan. Islam tidak pernah memisahkan antara kegiatan profan, dan sakral, kecuali dalam pendekatannya.

Artinya liputan Islam kepada segenap persoalan hidup, misalnya politik, sebenarnya terjadi terutama hanya pada level etisnya saja. Islam tidak pernah memberi detail-detail berpolitik. Ijtihad para pelaku politik menjadi kuncinya dengan memegang teguh prinsip-prinsip Islam.

Lebih dari itu, hubungan antara Islam, dan politik biasanya merujuk pada peristiwa di Thaqifah Bani Sa’idah, dimana pada peristiwa itu ditetapkan kriteria pengangkatan Khulafā al-Rasidin. Inilah dasar yang dijadikan tonggak ulama fiqih Sunni menjelaskan hubungan agama, dan negara.

Para kritikus Islam berpendapat bahwa pertemuan yang dihelat di Thaqifah Bani Sa’idah dinilai tidak direncanakan dengan matang, tergesa-gesa, dan tidak memiliki dasar teologis yang kuat. Apalagi tidak semua unsur sahabat penting hadir dalam musyawarah tersebut.

Kelekatan hubungan antara Islam, dan politik secara kesejarahan pada hakikatnya bermula sejak awal kelahiran Islam itu sendiri, tepatnya sejak Nabi Muhammad Saw., dinobatkan sebagai nabi, dan rasul. Hanya saja persinggungan antar keduanya terjadi jauh sebelum masa kenabian Muhammad.

Dalam kisah Nabi-nabi terdahulu, manusia sudah mengenal sistem pemerintahan, seperti zaman Nabi Ibrahim dengan rajanya “Namrudz” yang terkenal lalim. Kemudian ketersingungan itu berlanjut secara terus menerus pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad Saw., Khulafā al-Rāshidīn, tābīin, tābi’ al-tābi’īn—hingga sekarang.

Dalam konteks keindonesiaan, hubungan Islam, dan politik pun menyatu padu, tak terpisahkan, seperti dua sisi mata uang. Catatancatatan historis menyebutkan bahwa hubungan antara Islam, dan politik dimulai sejak masuknya Islam di nusantara, hingga sekarang. Bahkan, tatktik, dan strategi para wali songo dalam menyemaikan, dan menyebarkan agama Islam di nusantara kala itu juga menggunakan politik sebagai salah satu alat dakwahnya.

Potret kelekatan Islam, dan politik di Indonesia secara eksplisit ditunjukkan dengan adanya istilah Islam politik, dan Islam kultural pada dekade 80-an. Islam politik yang dimaksud adalah Islamyang memiliki orientasi kuat kepada politik, dan kekuasaan, sedangkan Islam kulural adalah Islam yang memiliki orientasi kepada pengembangan aspek sosio-kultural dari jalur non politik seperti dakwah secara damai, pendidikan, dan ekonomi.

Sebagai contoh real, para elit organisasi keagamaan, sebut saja Muhammadiyah, dan NU acapkali mempraktikkan peranan Islam politik, dan Islam kultural secara bergantian.

Mereka diantaranya, KH. Wahab Chasbullah (1883-1971 M), KH. Wahid Hasyim (1914-1953 M), M. Natsir (1908-1993 M), KH. Abdururrahman Wahid (1940-2009 M), dan Amin Rais (1944- M).

Bahkan, KH. Wahab Chasbullah pun pernah melontarkan pendapat bahwa “Islam, dan politik ibarat gula, dan manisnya. Dengan demikian, Islam, dan politik di Indonesia,baik dilihat dalam tataran historis, sosiologis, maupun praksis merupakan dua kesatuan yang saling melekat, keduanya tak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya”