Mengkaji Ulang Kepemimpinan Perempuan dari Segi Kapabilitas dan Integritasnya

Mengkaji Ulang Kepemimpinan Perempuan dari Segi Kapabilitas dan Integritasnya

Pecihitam.org- Laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan dunia dengan hal-hal yang bermanfaat demi kemajuan kehidupan umat manusia dalam semua aspek.

Pecihitam.org, dapat Istiqomah melahirkan artikel-artikel keislaman dengan adanya jaringan penulis dan tim editor yang bisa menulis secara rutin. Kamu dapat berpartisipasi dalam Literasi Dakwah Islam ini dengan ikut menyebarkan artikel ini ke kanal-kanal sosial media kamu atau bahkan kamu bisa ikut Berdonasi.

DONASI SEKARANG

Namun, dalam konteks kepemimpinan perempuan, ada kontroversi dari aspek keagamaan. Teks-teks keagamaan yang diinterpretasi oleh para pakar di bidangnya menegaskan ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin, karena dilihat dari sisi moral dan kapabilitas.

Di sisi moral, perempuan jika menjadi pemimpin akan mendorongnya untuk berinteraksi secara lebih intens dengan lawan jenis yang berpotensi menimbulkan fitnah.

Sementara dari sisi kapabilitas, laki-laki lebih kuat dan unggul dari perempuan. Kelompok mayoritas umat Islam yang melarang perempuan tampil sebagai pemimpin karena alasan moral dan kapabilitas ini disebabkan oleh pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang dipahami secara tekstual dan rigid.

Namun, fakta-fakta sejarah yang menunjukkan kesuksesan perempuan menjadi pemimpin mematahkan argumen teologis ini. Salah satunya adalah Ratu Bilqis, penguasa negeri Saba, yang kepemimpinannya dikenal sukses secara gemilang, keamanan negara terjamin dengan baik, dan ekonominya makmur dan sentosa.

Dalam konteks dunia modern, ada Indira Gandi, Margaret Tacher, Srimavo Bandahanaeke, Benazir Butho, dan Syekh Hasina Zia yang dikenal sebagai pemimpin perempuan sukses.

Baca Juga:  Aborsi Menurut Islam, Apakah Boleh, Meski Tujuannya Melindungi Korban Pemerkosaan?

Dan fakta membuktikan, banyak pemimpin laki-laki yang gagal. Jadi, kesuksesan dan kegagalan menjadi seorang bukan karena jenis kelamin, tetapi karena integritas dan kapabilitasnya.

Dalam konteks Nahdlatul Ulama, terobosan besar dilakukan pada Munas NU di NTB pada tahun 1997 dengan tokoh perempuan, Ketua Umum IPPNU ketika itu, yaitu Machrusah Taufiq dan dibantu Najihah Muhtarom. Mereka menggunakan analisis historis, sosiologis, dan nasionalis untuk memberikan pencerahan kepada para ulama NU yang masih konservatif.

Secara historis, Machrusah Taufiq menyebutkan sejarah pemimpin perempuan di Indonesia yang sukses memimpin. Secara sosiologis, banyak sekali pemimpin perempuan sekarang ini di wilayahnya masing-masing yang sukses memimpin institusi.

Dan secara nasionalis, perempuan dituntut untuk bersama-sama laki-laki membangun bangsa dengan potensi yang dimiliki, sehingga pembatasan di sektor publik hanya mengerdilkan potensi perempuan dan membuat NU setback dan kontradiksi dalam konteks visi besar pembangunan Indonesia. Alasan inilah yang diterima oleh para ulama, sehingga mereka menerima argumentasi sosiologis, historis, dan nasionalis.

Adapun Zaitunah Subhan sebagai aktor penting di balik rumusan gender di Muktamar Lirboyo tahun 1999 menyatakan bahwa pertentangan keras dari ulama konservatif sangat kuat, sehingga dibutuhkan kecerdikan untuk menggolkan keputusan yang berkeadilan gender dan mengawalnya sampai proses akhir perumusan.

Baca Juga:  Darah Haid Selesai, Namun Keluar Cairan Hitam atau Kuning, Apa Hukumnya?

Dalil-dalil al-Qur’an dan hadis yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender dikedepankan dari pada teks-teks parsial fiqh yang bias gender.

Di sinilah pentingnya strategi yang baik untuk melahirkan produk hukum yang berkeadilan gender yang tetap mendapat legitimasi agama di tengah dominasi kaum konservatif.

Dukungan NU kepada perempuan untuk menjadi pemimpin publik secara tidak langsung mendorong kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas secara komfrehensif.

Kapabilitas dan integritas adalah dua unsur yang menjadi syarat bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Tanpa kapabilitas dan integritas, kepemimpinan perempuan hanya akan menjadi preseden buruk bagi kepemimpinan perempuan.

Kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya yang mampu menutup lokalisasi Dolly di Surabaya tanpa ada pertumpahan darah adalah bukti riil kapabilitas dan integritas moral pemimpin perempuan yang membawa angin segar bagi perubahan bangsa di seluruh aspek kehidupan.

Akses pendidikan menjadi starting point para perempuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas. Tanpa pendidikan yang berkualitas, sangat sulit bagi perempuan untuk mengimbangi kapabilitas laki-laki sebagai syarat menjadi pemimpin.

Baca Juga:  Apa Itu Feminis Liberal? Ini Makna dan Cara Berpikirnya

Selain pendidikan, perempuan juga harus berlatih mengembangkan potensi relasi dan negosiasi, dengan aktif berorganisasi sebagai wahana aktualisasi potensi dan dedikasi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan kemampuan yang memadai, baik di bidang intelektualitas, sosial, emosional, maupun skills profesional, diharapkan perempuan mampu memberikan kontribusi maksimal dalam membangun peradaban bangsa di masa depan.

Dengan kontribusi itulah secara bertahap perempuan akan mendapat kepercayaan publik dan peluang menjadi pemimpin akan datang dengan sendiri.

Peningkatan kapabilitas dan integritas moral perempuan adalah sebuah lompatan budaya bagi kaum perempuan Indonesia untuk menunjukkan eksistensi dan aktualisasi dirinya di tengah era globalisasi yang kompetitif di era sekarang dan masa yang akan datang.

Mochamad Ari Irawan