Ketua Dewan Pertimbangan MUI: ISIS Buatan Amerika

Pecihitam.org – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan jaringan teroris ISIS merupakan buatan Amerika Serikat (AS). Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin.

Maka dari itu, Din Syamsuddin meminta pemerintah memilah Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS soal kontroversi wacana pemulangan mereka.

“Saya pertama tidak ingin men-generalisasi, tapi kalau yang disebut eks ISIS itu yang berada di luar negeri masih berstatus WNI, ini exceptional, mereka yang masih berstatus mungkin dari 600 itu ada yang tidak lagi berstatus WNI, ada yang sudah menanggalkan kewarganegaraannya, ada yang bahkan anti-Indonesia,” kata Din, dikutip dari Detikcom, Rabu, 12 Februari 2020.

Menurutnya, jika masih berstatus WNI maka berdasarkan konstitusi merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat dan tanah tumpah negara Indonesia.

Baca Juga:  Marak Paham Radikal, Menko Polhukam: Jika Terus Dibiarkan Persatuan Bangsa Bisa Rusak

“Itu tanggung jawab pemerintah, tapi tidak semua,” ujar Din.

Para WNI itu, kata dia, bergabung dengan ISIS di luar negeri itu dengan berbagai motif mulai ekonomi, kerja, hingga dijanjikan gaji USD 250 per bulan.

Kendati demikian, ia mengaku sepakat bagi yang sudah tidak mau jadi WNI bahkan anti-NKRI tidak dipulangkan.

“Buat apa kemudian menjadi duri bahkan racun dalam kehidupan kebangsaan kita, tapi kan dipilah-pilah lah ya, dan itu banyak bukan cuman ISIS,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menyinggung soal WNI yang berangkat ke luar negeri pada era tahun 1960-an untuk kepentingan studi. Namun, mereka tidak boleh pulang.

“Sekali lagi tolong dikaitkan banyak yang dulu juga pernah pergi di tahun 60-an nggak boleh pulang mereka tuh banyak sarjana-sarjana. Saya sering bertemu mereka di Belanda, di Jerman. Mereka ingin sekali pulang,” ujar Din.

Baca Juga:  MUI Minta Oknum Pembuat Video Ucapan Paskah Berpeci NU Diusut

“Walaupun kemudian kewarganegaraannya paspornya karena sudah lama sekali menjadi masalah nah ini yang tidak, negara harus menunaikan tanggung jawabnya,” sambungnya.

Muhammad Fahri