Kritik Menag Soal ‘Good Looking’, Kuasa Hukum Habib Rizieq: Fachrul Lebih Cocok Jadi Menkeu

Pecihitam.org – Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Damai Hari Lubis, menanggapi pernyataan kontroversial Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi soal paham radikalisme dibawa masuk oleh orang-orang ‘good looking’.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya mencopot Fachrul Razi dari jabatan menteri agama.

Damai mengatakan bahwa Fachrul lebih cocok jadi menteri yang berhubungan dengan ekonomi seperti menteri keuangan.

“Karena beliau itu dulu kalau enggak salah pernah menjabat Komisaris di Bank Yudha Bhakti punya ABRI. Atau bisa juga menteri keuangan karena latar belakangnya dari TNI,” kata Damai, Jumat, 4 September 2020 seperti dikutip dari JPNN.com.

Damai juga menilai bahwa Menag Fachrul memiliki kekhawatiran yang berlebihan terhadap kehidupan yang secara umum dimiliki pesantren atau para santri.

“Padahal para santri yang dari pesantren umumnya adalah penghafal Al-Quran,” ujarnya.

Baca Juga:  Kyai Nawawi: Radikalisme Sudah Menyebar Luas di Provinsi Banten

Sebelumnya, pernyataan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang menyebut cara masuk kelompok radikalisme ke masjid-masjid yakni lewat orang-orang ‘good looking’ menuai kontroversi di tengah-tengah publik.

Adapun cara itu, kata Fachrul, yakni dengan menempatkan orang yang memiliki paham radikal dengan kemampuan keagamaan dan penampilan yang tampak mumpuni (good looking).

“Caranya masuk mereka gampang, pertama dikirimkan seorang anak yang good looking, penguasaan bahasa Arab-nya bagus, hafiz, mereka mulai masuk,” kata Fachrul dalam webinar bertajuk ‘Strategi Menangkal Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara’ yang tayang di kanal YouTube Kemenpan RB pada Rabu, 2 September 2020.

Menurutnya, orang itupun perlahan-lahan bisa mendapatkan simpati dari para pengurus dan para jemaah masjid.

Salah satu indikatornya, kata Menag, orang tersebut dipercaya menjadi imam hingga diangkat menjadi salah satu pengurus masjid.

Baca Juga:  Minta Maaf, Ini Alasan Menag Tak Libatkan DPR Soal Pembatalan Ibadah Haji

Setelah mendapatkan posisi strategis tersebut, lanjut Fachrul, orang itu mulai merekrut sesama rekan-rekannya yang memiliki pemahaman radikal lainnya masuk menjadi pengurus masjid.

“Lalu masuk teman-temannya. Dan masuk ide-idenya yang kita takutkan,” ujarnya.

Selain itu, dalam pernyataannya Fachrul juga menegaskan bahwa masjid-masjid yang berada di lingkup institusi pemerintahan dan BUMN potensial disusupi oleh paham-paham radikal.

Bahkan, ia bercerita sempat mendengarkan ceramah yang berisikan pemahaman radikal ketika sedang ibadah Salat Jumat di salah satu masjid milik kementerian.

“Sehingga saya pernah ingatkan seorang menteri, karena saya pernah Salat Jumat di masjid itu, saya terkejut, saya WhatsApp ke menteri yang bersangkutan, ‘bu, bahaya sekali, kok Salat Jumat di situ khotbahnya menakutkan banget,” ujar Fachrul Razi.

Oleh karenanya, ia mewanti-wanti agar seluruh rumah ibadah khususnya di lingkungan pemerintahan dan BUMN untuk mewaspadai gerakan dari kelompok radikal di masjidnya masing-masing.

Baca Juga:  Bantu Operasional Pondok Pesantren di Tengah Pandemi, Menag Siapkan Rp 2,3 Triliun

Ia pun meminta agar seluruh jajaran pengurus masjid di lembaga tersebut wajib diisi oleh pegawai yang bekerja di instansi yang bersangkutan.

“Pengurusnya harus pegawai pemerintah kalau masjidnya di lingkungan pemerintahan. Tak boleh ada masyarakat umum di situ ikut jadi pengurus (masjid),” ujarnya.

Muhammad Fahri