Pecihitam.org – Kerap kali, pengasong khilafah, atau mereka yang ingin mendirikan negara Islam atau kekhilafahan Islam membenturkan Pancasila dengan ajaran Islam. Kerap kali Pancasila disebut Thagut, karena dianggap bukan berasal dari ajaran Islam, atau sesuatu yang muncul diluar Islam buatan manusia.
Dikutip dari Sarkub.com, Thaghut dari segi etimologi berarti “melampaui batas.” Dari segi terminologi, thaghut mempunyai beberapa pengertian sesuai pendapat para ulama: setan, al-kahin (dukun), tandingan-tandingan selain Allah, berhala-berhala, dan segala sesuatu yang dengannya seorang hamba melampaui batas, baik berupa yang diibadahi, yang diikuti, atau yang ditaati.
Baca juga: Jika HTI Menolak Saran Ini, Lebih Baik Berhenti “Menjual” Ilusi Khilafahnya
Itu sebabnya para pengasong khilafah (baik dari kalangan Hizbut Tahrir maupun Islamic State) mati-matian ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam (yang sebenarnya ajaran Islam menurut pemahaman mereka). Pancasila bagi mereka sistem kufur yang tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran Islam, oleh karena itu harus dihancurkan, termasuk runutannya soal demokrasi, UUD 45, apalagi Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari era Majapahit.
Terkait hal ini menarik penjelasan Prof. Mahfud MD, atau tepatnya sanggahan mantan ketua Mahkamah Konstusi ini.
Dalam tulisan, “Menolak Ide Khilafah” di Kompas.com, (26/05/2017), Prof. Mahfud menjelaskan, di dalam sumber primer ajaran Islam, Al Quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW, tidak ada ajaran sistem politik, ketatanegaraan, dan pemerintahan yang baku.
Menurut Prof. Mahfud di dalam Islam memang ada ajaran hidup bernegara dan istilah khilafah, tetapi sistem dan strukturisasinya tidak diatur di dalam Al Quran dan Sunah, melainkan diserahkan kepada kaum Muslimin sesuai dengan tuntutan tempat dan zaman.
Baca juga: Mahfud MD Semprot Abu Janda, Felix, Eggi Sudjana dalam ILC “Reuni 212”
Untuk itu bagi Prof. Mahfud sudah tepat umat Islam di Indonesia menerima sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sistem negara Pancasila yang berbasis pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika, sudah kompatibel dengan realitas keberagaman dari bangsa Indonesia.
Sejalan dengan Prof. Mahfud MD, penjelasan sangat menarik juga diberikan oleh Rois Syuriyah PWNU Jawa Tengah, KH. A. Ubaidillah Shadaqah. Dalam penjelasan singkat padatnya, ketika ditanya, kenapa Nahdlatul Ulama dan ulama-ulama terdahulu Indonesia menerima Pancasila?
“Bukan hanya menerima tapi juga menjaga & mempertahankannya. Bagaimana panjenengan bilang thoghut ? Jika anda dapat melaksanakan sungguh2 sila kesatu & kedua saja bisa jadi waliyyulloh.” terangnya, Rabu, (31/01/2018).
Yang jadi persoalan bukan lagi Pancasila apakah thogut atau bukan thogut. Apakah Pancasila sesuai atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bagi KH. Ubaidillah Shadaqah Pancasila sudah sangat Islam. Yang menjadi persoalan kemudian, bagaimana seluruh bangsa ini mengimplementasikan dan mengamalkan Pancasila segenap hati.
Jangankan 5 sila Pancasila, bisa mengamalkan sila ke satu dan ke dua Pancasila saja, menurut KH. Ubaidillah, seorang muslim bisa memiliki kualitas pribadi muslim sekelas waliyullah. Wes, gitu aja kok repot.
Oleh: Ibn Yaqzan
- Mengenal Imam Abu al-Hasan al-‘Ijli Pengarang Kitab al-Tsiqat - 09/03/2024
- Menteri Agama RI Luncurkan PMB PTKIN 2024 - 20/01/2024
- Gagasan tentang Pluralisme Menurut Para Sufi, Filsuf dan Faqih - 18/01/2024
