Bersikap Intoleransi dalam Beragama, FPI Larang Bupati Bangka Barat Hadiri Acara Umat Muslim

FPI

Pecihitam.org – Belum lama ini sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI) Bangka Belitung mendatangi Bupati Bangka Barat (Babar) Markus di Kantor Pemkab Bangka Barat.

Kedatangan FPI tersebut untuk meminta Markus agar tidak menghadiri acara keagamaan umat Islam.

Selain itu, juga meminta Bupati Bangka Barat ini untuk tidak memberi sambutan di kegiatan-kegiatan umat muslim.

Tak hanya itu, FPI juga menolak penyelenggaraan Maulid Nabi pada 11 November 2019 mendatang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Bangka Barat.

“Dari saya mungkin langsung direspons Pak Fendi kita diskusikan di sini, Maulid tanggal 11 kita tidak alergi Pemda ngadakan Maulid. Cuma kita kan sepakat beberapa hal tadi,” kata perwakilan FPI Bangka Belitung Habib Sholeh, seperti dilansir dari Kumparan, Kamis, 7 November 2019.

Baca Juga:  Radikalisme Menghawatirkan, IPNU Tegaskan Indonesia Butuh Islam Ramah Bukan Marah

Habib Sholeh juga menegaskan kepada Bupati Bangka Barat bahwa agama dan birokrasi masing-masing punya aturan yang harus dihargai satu sama lain.

“Agama ada aturan, birokrasi ada aturan. Jangan dipaksakan bertabrakan jadi harus saling menghargai, masalah acara Maulid Nabi itu kan beda, apa yang mau disambung kalau beda agama,” ujar Habib Sholeh.

Terkait permintaan dari FPI Bangka Belitung, Penjabat Sekda Bangka Barat Effendi mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat memenuhi permintaan tersebut.

Hal itu, kata Effendi, karena sudah menjadi agenda rutin pemerintah daerah Bangka Barat dan juga memandang Markus sebagai Bupati Bangka Barat atau pemimpin Bangka Barat.

“Kalau masalah agama kami bukan ahlinya, masalah agama posisi kami dibirokrasi apa yang kami jalankan, menjalankan agenda dari pemerintahan daerah. Memang kalian lebih mengerti masalah agama,” ujar Effendi.

Baca Juga:  Kabar Duka, Didi Kempot Meninggal Dunia di Usia 53 Tahun

“Kadang-kadang mungkin kepala daerah yang dapat dikatakan non-muslim memang riskan lah terhadap masalah agama. Tapi yang kami lakukan ini menjalankan masalah agama ini tadi mungkin kalian tadi risih seorang kepala daerah hadir, apalagi memberi sambutan apalagi di suatu kegiatan yang sakral. Kalau kami pada prinsip apa yang ada di agenda pemerintah daerah kami jalankan,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *