Pecihitam.org – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Gresik menduga banyak ASN maupun karyawan di berbagai perusahaan di Kota Gresik yang terindikasi kuat mengikuti aliran inteloran atau radikalisme.
Maka dari itu, GP Ansor Gresik meminta kepada kepala daerah maupun direksi BUMN memberi sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) maupun karyawan tersebut.
Pernyataan GP Ansor Gresik ini juga menjadi rekomendasi dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) III Ansor Gresik di Pendopo Bupati, Sabtu, 31 Agustus 2019.
Ketua PC GP Ansor Gresik, Agus Junaidi Hamzah menjelaskan, untuk memperkuat rekomendasi itu, pengurus harian secepatnya mengajukan audiensi ke Bupati Gresik maupun direksi BUMN di Gresik.
“Kami akan memperkuat data-data dari kajian internal kami. Sehingga tidak hanya pepesan kosong,” kata Agus, dikutip dari Sindonews, Minggu, 1 September 2019.
Peserta dalam Rakercab III yang terdiri dari para ketua PAC Ansor se-Gresik itu juga merekomendasikan sinergi dengan kader-kader yang duduk menjadi legislatif.
Agus juga menegaskan, untuk pilkada serentak 2020, Ansor Cabang Gresik juga akan mengambil peran. Di antaranya, ikut bertanggung jawab dalam menentukan pemimpin lima tahun di Kota Santri.
“Intinya, kami akan berperan aktif untuk ikut dalam dukungan. Apalagi, banyak kader Ansor maupun NU yang maju di Pilkada 2020,” ujarnya.
 Ansor Gresik menduga banyak ASN maupun karyawan di berbagai perusahaan di Kota Gresik yang terindikasi kuat mengikuti aliran inteloran atau radikalisme. Maka dari itu, GP Ansor Gresik meminta kepada kepala daerah maupun direksi BUMN memberi sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) maupun karyawan tersebut. Pernyataan GP Ansor Gresik ini juga […]&media=https://pecihitam.org/wp-content/uploads/2019/09/07c4f1d1223a4336beb0bcb17cadee73.jpg){kind=link}