Agama Dalam Kepentingan dan Politik Identitas

agama dan politik identitas

Pecihitam.org – Demokrasi tepatnya pada tahun 1949-1959 berlaku masa demokrasi Liberal (Parlementer) yang ditandai dengan suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Perilaku politik di Indonesia pada saat ini berlaku sistem multipartai dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Perubahan kondisi politik yang terjadi di Indonesia seiring dengan perkembangan masa pemerintahan membuat demokrasi di Indonesia mengalami revolusi dari Parlementer menjadi demokrasi terpimpin, dari terpimpin menjadi demokrasi Pancasila, kemudian dilanjutkan dengan demokrasi era reformasi, dan berakhir dengan demokrasi pasca-reformasi. Perubahan tersebut didominasi dengan adanya perubahan fungsi legislatif terhadap eksekutif dan kedudukan rakyat dalam fungsi pemerintahan.

Pecihitam.org, dapat Istiqomah melahirkan artikel-artikel keislaman dengan adanya jaringan penulis dan tim editor yang bisa menulis secara rutin. Kamu dapat berpartisipasi dalam Literasi Dakwah Islam ini dengan ikut menyebarkan artikel ini ke kanal-kanal sosial media kamu atau bahkan kamu bisa ikut Berdonasi.

DONASI SEKARANG

Keberadaan demokrasi di Indonesia memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk menafsirkan politik secara aktif. Maksud aktif disini adalah selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Politik kewarganegaraan telah mengakui pluralitas di Indonesia dengan menjamin hak dan kewajiban bagi setiap rakyatnya. Keterlibatan warga negara secara aktif dalam urusan politik mampu memberikan peluang besar untuk dilangsungkan suatu transformasi ke arah negara yang benar-benar demokratis. Sebaliknya, pluralitas juga memberikan peluang bagi para aktor politik untuk menjalankan politik identitas.

Daftar Pembahasan:

Politik Identitas

Politik identitas bisa diartikan sebagai politik perbedaan dan juga politik pengakuan. Dunia politik selalu membutuhkan pengakuan berupa eksistensi diri individu maupun dalam suatu kelompok. Perbedaan yang banyak terjadi mendorong politik identitas menjadi sarana untuk melancarkan kepentingan politik para aktor politik. Politik identitas juga memiliki potensi sebagai hasil praktik dari politik radikal. Hal ini seperti yang terjadi diberbagai negara dan salah satunya adalah Indonesia.
Politik identitas menurut Stanley Aronowitz membagi politik identitas menjadi dua kategori yakni Pertama, politik identitas yang fokus pada nilai-nilai modernitas-industrialisme kapitalis pasar dalam negara Liberal, dan Kedua, politik identitas yang fokus pada ras, gender, maupun isu-isu agama. Indonesia pada saat ini menjadikan politik identitas yang berfokus pada isu-isu agama sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan yang digerakkan oleh para aktor maupun elite politik.

Baca Juga:  Akhiri Politik Identitas, BPIP Dorong Kesadaran Kritis Pemuda
Agama dan Politik Identitas

Indonesia dengan kekayaan suku, agama, budaya dan bahasa di dalamnya menerjemahkan sendiri keberagaman di dalamnya. Salah satu keberagaman yang terjadi adalah keberadaan agama Islam yang menjadi mayoritas di negara Indonesia. Seorang filsuf bernama Sigmund Freud pernah menyatakan bahwa agama muncul karena bermula dari ketakberdayaan manusia dalam melawan kekuatan-kekuatan alam yang ada di luar diri manusia dan manusia belum mampu sepenuhnya menggunakan rasionya untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan yang ada di balik gejala alam tersebut. Berbeda dengan Freud, filsuf lain bernama Emile Durkheim justru menyatakan bahwa fungsi agama adalah sebagai pelestari kehidupan manusia dalam sistem sosialnya.

Agama bukan hanya mengikat sistem sosial yang ada melainkan juga berdampak terhadap kehidupan politik terutama yang terjadi di Indonesia. Agama berusaha untuk melegitimasi kekuasaan yang ada di dalam pemerintahan, dengan mengumpulkann suara melalui kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu maupun kelompok organisasi politik. Legitimasi politik yang dilakukan melalui agama dianggap mampu lebih mendengarkan problem kehidupan dan mencoba untuk mengatasi kesulitan dalam kehidupan. Agama yang dijadikan sebagai alat legitimasi ini sebenarnya telah kehilangan nilai-nilai normatifnya, sehingga pada hakikatnya hanya dijadikan sebagai alat politik untuk mengumpulkan massa dan suara.

Baca Juga:  Kontroversi Fatwa Al-Bani, Setiap Orang yang Tinggal di Palestina adalah Kafir?

Rakyat sebenarnya menggaungkan suatu transformasi atau perubahan baik dalam lingkungan sosial-politik yang akan berdampak pada bidang lainnya. Selanjutnya diberlakukannya teori fungsional di mana perubahan yang bermanfat yang hanya diterima sedangkan perubahan yang tidak bermanfaat tidak akan diterima (ditolak). Di balik semua itu sebenarnya yang diutamakan bukanlah suatu perubahan, melainkan pemanfaatan dampak yang muncul akibat dari konflik yang terjadi antara pemerintah dan rakyat.

Trasformasi

Dampak dari politik identitas yang menjadikan demokrasi sebagai wadah untuk menjalankan kepentingan politik, seperti halnya yang terjadi di Indonesia bahwa agama banyak dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan oleh para aktor dan elite politik. Sultan HB X dalam sambutan pada acara MPR RI di Eastparch Hotel, Yogyakarta pada tahun 2018 menyatakan bahwa “Indonesia saat ini menerapkan demokrasi langsung yang kebarat-baratan, yang seharusnya Indonesia kembali lagi pada demokrasi Pancasila sebagai jati diri bangsa yang berdasarkan musyawarah mufakat”.

Baca Juga:  Buya Syakur: Takwa adalah Sikap Kehati-hatian

Dampak akibat dari demokrasi langsung saat ini membuktikan bahwa konflik yang banyak terjadi saat ini dikarenakan adanya kebebasan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya tanpa memberikan cakupan wilayah atau batasan dalam mengadaptasi dan mengkalkulasikan bentuk pemikiran mereka. Pemerintah Indonesia sudah seharusnya melakukan langkah tegas dalam mengatasi konflik bahkan perang pemikiran yang terjadi pasca-reformasi. Hal itu bisa dilakukan dengan langkah mengembalikan sistem demokrasi Pancasila sebagai identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Meskipun begitu, sistem demokrasi langsung belum bisa berjalan secara optimal saat masyarkat masih mengalami ketimpangan sosial maupun ekonomi.

Indriani Pratami
Latest posts by Indriani Pratami (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *